EKSTERNALITAS, BARANG PUBLIK, INFORMASI TAK SEMPURNA, DAN PILIHAN SOSIAL

Penulis :  Annisa Dhea Rahmatika, Shandy Dewantoro, Rizka Agil Rustiyana, Ridwan Alief Rizaldi, Zabrina Rosediana Mustika Dewi, Wiji Lestari, Hery Fitriyanto, Amanda Ayu Fatma Istiqomah.

Pendamping : Prof. Dr. M. Wahyuddin, Novel Idris Abas

Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai eksternalitas, barang publik, informasi tidak sempurna dan pilihan sosial.

EKSTERNALITAS

Seringkali ketika kita terlibat dalam transaksi atau melakukan keputusan ekonomi, pihak kedua atau ketiga menderita konsekuensi yang tidak dipertimbangakan oleh pengambil keputusan akibatnya tidak adanya insentif untuk itu. Hal ini disebut dengan eksternalitas

Biaya soal marjinal (MSC), biaya total bagi masyarakat dari produksi satu unit tambahan barang atau jasa. MSC sama dengan jumlah biaya marjinal memeproduksi produk itu dan biaya kerusakan yang I ukur dengan benar yang terlibat dalam proses produksi.

Biaya pribadi marjinal (MPC), jumlah yang dibayar konsumen untuk mengkonsumsi satu unit tambahan suatu barang.

Biaya kerusakan marjinal (MDC), kerusakan tambahan yang ditimbulkan dari tingkat aktivitas yang menghasilkan eksternalitas sebanyak satu unit.

Pajak dan subsidi, ekonom menganjurkan pajak dan subsidi merjinal sebagai cara langsung untuk memaksa perusahaan mempertimbangkan biaya dan manfaat eksternal. Ketika suatu perusahaan menimpakan biaya social eksternal. Menurut logikanya, pajak per unit seharusya dikenakan sama dengan kerusakan tiap unit output berikutnya yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, pajak seharusnya persis sama dengan biaya kerusakan marjinal.

Tawar-menawar dan negosiasi, ekonom Ronald Coase menunjukkan bahwa pemerintah tidak perlu terlibat dalam setiap kasus eksternalitas. Coase berpendapat bahwa tawar-menawar swasta dan negosiasi cenderung mengarah pada solusi efisien dalam banyak kasus kerugian social, tanpa keterlibatan pemerintah sama sekali (Teorema Coase)

Aturan keputusan, aturan pengadilan yang melarang berlanjutnya perilaku yang menyebabkan kerugian.

Aturan pertanggungjawaban, undang-undang yang meminta A mengkompensasi B untuk kerugian yang ditimbulkan.

 BARANG PUBLIK

Barang public, barang yang tidak punya tandingan dalam konsumsi dan atau manfaatkanya tidak bisa dipisahkan

Dalam perekonomian pasar yang tidak di atur, dimana tidak ada pemerinthan yang memproduksi barang ini, barang publim paling-paling hanya akan diproduksi dengan kuantitas yang tidak memadai, atau bahkan tidak diproduksi sama sekali.

Karakteristik barang public :

1. Tidak punya tandingan dalam konsumsi

Kenikmatan satu orang atas manfaat barang publik tidak bercampur-campur dengan konsumsi orang lain atas barang itu

2. Tanpa pengecualian

Bagitu barang itu diproduksi, tidak ada siapapun yang bisa dikecualikan dari menikmati manfaatnya.

  1. Masalah tumpangan

Karena orang bisa menikmati manfaat barang public sacara gratis, mereka biasanya tak bersedia untuk membayarnya.

  1. Masalah menambah air di lautan

Barang atau jasa itu biasanya begitu mahal sehingga penyelenggaraannya umumnya tidak tergantung pada apakah seseorang membayar atau tidak.

Distribusi pendapatan, jika kita menerima gagasan bahwa redistribusi pendapatan menghasilkan barang public, usaha pribadi mungkin gagal melakukan apa yang dilakukan, dan keterlibatan pemerintah mungkin diperlukan.

Penyedia optimal untuk barang public, ekonom Paul Samuelson menunjukan bahwa ada tingkat output yang optimal, atau yang paling efisien, untuk tiap barang public.

Tingkat penyediaan optimal untuk barang public, tingkat dimana sumber daya ditarik dari produksi barang dan jasa lain hanya tingkat dimana orang menginginkan barang public dan bersedia membayarnya. Pada tingkat optimal, kesediaan total masyarakat untuk membayar per unit sama dengan biaya marjinal produksi barang tersebut.

Hipotesis Tiebout, suatu bauran barang public yang efisien diproduksi ketika harga tanah/perumahan local serta pajak bisa mencerminkan preferensi konsumen yang tepat terjadi dipasar barang pribadi.

Barang campuran, barang yang punya sebagian karakterisktis barang public dan barang pribadi, contohnya : klasiknya adalah pendidikan.

 INFORMASI TAK SEMPURNA

Pilihan salah : informasi asimetris, dapat terjadi ketika pembeli atau penjual melakukan pertukaran dengan pihak lain yang memiliki infromasi lebih banyak.

Bahaya moral, muncul ketika salah satu pihak dalam suatu kontrak meneruskan biaya perilakunya oada pihak lain dalam kontrak itu. Kita tidak mungkinmnegetahui segala hal tentang perilaku dan niat. Jika suatu kontrak menfaatkan salah satu pihak tentang konsekuensi tidakannya, dan orang bertindak menurut kepentibgannya sendiri, hasilnya tidklah efisien.

Solusi pasar, informasi yang tak sempurna melanggar salah satu asumsi kompetisi sempurna, tapi tidak semua maslah infromasi adalah kegagalan pasar. Nyatanya, informasi itu sendiri bernilai da nada insentif bagi produsen kompetitif sempurna untuk menghasilkannya. Seperti halnya barang lain, ada kuantitas produksi informasi yang efisien. Seperti halnya konsumen, perusahaan yang memaksimalkan laba akan mengumpulkan informasi selama manfaat marjinal dari melanjutkan pencarian itu lebih besar daripada biaya marjinalnya.

Solusi pemerintah, jika sekumpulan hasil tes tentang keamanan berbagai produk dihasilkan, akses pada informasi itu tak akan mengurangi nilai informasi itu bagi orang lain. Dengan kata lain, informasi itu bersifat nonrival dalam konsumsi. Ketika infromasi itu sangat mahal untuk dikumpulkan dan disebarkan oleh individu, mungkin akan lebih murah bila pemerintah yang meghasilkan satu kali untuk semua orang.

 PILIHAN SOSIAL

Pilihan social, memutuskan maslah apa yang diingikan oleh masyarakat. Proses penampungan preferensi individu dlam menentukan pilihan untuk masyarakat secara keseluruhan.

Paradoks pengambilah suara, maysarakat demokratis menggunakan prosedur kotak suara untuk menentukan preferensi keseluruhan dan untuk mengambil keputusan social yang dihasilkan. Jika semua suara bisa dirahasiakan, keputusan yang efisien akan terjamin.

Teorema kemustahilan, dalil yang didemonstrasikan oleh Kenneth Arrow yang memperlihatkan bahwa tidak ada system penjumlahan preferensi individual menjadi keputusan social yang akan selalu memberikan hasil yang konsisten dan tidak subjektif.

Jual-beli suara, terjadi ketika perwakilah DPR memperdagangkan suara, setuju saling membantu untuk mendapatkan bagian tertentu dari rencana undang-undang yang tengah diperjuangkan.

Pembahasan ulang perilaku mencari sewa, teori mungkin menunjukkan bahwa pasar yang tak diatur gagal memproduksi alokasi sumber daya yang efisien. Ini tidak seharusnya membuat kita menyimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah pasti menyebabkan efsiensi. Ada alas an untuk meyakini bahwa usaha pemerintah untuk memproduksi barang dan jasa yang tepat dalam kuantitas yang tepat scara efisien mungkinakan gagal.

Pemerintah dan pasar, pasar mungkin gagal mengalokasikan sumber daya yang efisien, tapi pemerintah bisa gagal karena sejumlah alasan :

  1. Ukuran kerugian dan manfaat social sulit dilakukan dan tidak akurat.
  2. Tidak ada mekanisme yang tepat untuk menentukan preferensi warga negara tentang barang public.
  3. Karena dinas pemerintah tidak dirintangi oleh disiplin pasar, kita memiliki sedikit alasan untuk berharap mereka akan menjadi produsen yang efisien.
  4. Baik pejabat yang terpilih maupun yang ditunjuk memiliki kebutuhan preferensi sendiri, alangkah naifnya untuk berharap bahwa mereka akan bertindak tulus demi kebaikan masyarakat.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s