KEUANGAN PUBLIK : ILMU EKONOMI PERPAJAKAN

Penulis :  Annisa Dhea Rahmatika, Shandy Dewantoro, Rizka Agil Rustiyana, Ridwan Alief Rizaldi, Zabrina Rosediana Mustika Dewi, Wiji Lestari, Hery Fitriyanto, Amanda Ayu Fatma Istiqomah.

Pendamping : Prof. Dr. M. Wahyuddin, Novel Idris Abas

Pada tulisan ini, penulis akan berpindah membahas mengenai keuangan publik. Terlepas dari fungsi yang akhirnya kita berikan pada pemerintah, untuk melakukan segala hal apa pun, mula-mula pemerintah harus meningkatkan penerimaan. Kendaraan utama yang digunakan pemerintah untuk mendanai dirinya adalah pajak. oleh karena itu, kita kan membahas Perpajakan lebih dalam.

ILMU EKONOMI PERPAJAKAN

       Konsep dasar pajak: ukuran atau nilai pengenaan pajak. Struktur  tingkat paajak menentukan porsi dasar pajak yang harus dibayar dengan pajak. Pada tingkat pajak 25% atas pendapatan misalnya berarti saya membayar pajak yang sama dengan 25% dari pendapatan saya . pajak atas simpanan vs pajak atas aliran. Dasar pajak bisa bersifat  ukuran simpanan atau ukuran aliran.pajak hak milik lokal adalah pajak atas hak milik perumahan, industri, atau komersial. Tingkat pajak marjinal dengan rata-rata biasanya berbeda.

     Untuk mengetahui jumlah total pajak yang harus dibayarkan, wajib pajak mula-mula menjumlahkan semua pendapatannya. Kemudia mereka diizinkan mengurangi beberapa pos pengeluaran. Diantara hal-hal yang nyaris dikurangi oleh semua wajib pajak adalah pengecualian pribadi dan potongan standar. Pendapatan kena pajak kemudian tunduk pada sekumpulan tingkat marjinal yang mengikat sesuai pendapatan.

       Kesetaran pajak setiap orang setuju bahwa beban pajak seharusnya di distribusikan secara adil, yaitu seharusnya kita semua harus membayar pangsa yang adil atas pajak tapi ada perdebatan tanpa akhir tentang apa yang membentuk pajak yang adil. Salah satu teori keadilan disebut engan prinsip manfaat yang diterima. Teori keadilan yang menyatakan bahwa wajib pajak seharusnya menyumbang pada pemerintah(dalam bentuk pajak) berdasarkan proporsi terhadap manfaaat yang mereka terima dari pengeluaran publik. Prinsip berbeda dan salah satu yang mendominasi salah satu perusahaan kebijakan pajak di AS selama 10 tahun adalah prinsip kemampuan membayar. Teori perpajakan yang menyataka bahwa warga negara seharusnya menanggung beban pajak sealan dengan kemampuaan mereka untuk membayar pajak.

    Ekuitas horizontal dan vertikal. Prinsip ekuitas horizontal menyatakan bahwa orang yang meiliki kemampuan yang sama seharusnya menanggung beban pajak yang sama pula. Prinsip ekuitas vertikal menyatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayar pajak seharusnya membayar pajak lebih besar pula.

     Pajak rata-rata kita adalah total jumlaj pajak yang kita bayarkan dibagi dengan pedapatan total. Tingkat pajak marjinal adalah tingkat pajak yang kita bayarkan pada setiap pendapatan tambahan yang telah kita hasikan. Tigkat pajak marjinal memiliki pengaruh terbesar atas perilaku. Tiga kandidat terbesar untuk dasar pajak terbaik adalah pendapatan konsumsi dan kekayaan.

INSIDEN PAJAK. SIAPA YANG MEMBAYARNYA?

        Sebagai akibat dari perubahan perilaku dan beban pajak sering tidak ditanggung oleh orang yang awalnya bertanggung jawab untuk membayarnya. Kita merujuk pada distribusi akhir pada beban ini pada sisi sumber atau sisi penggunaan dampak suatu pajak mungkin dirasakan pada satu sisi lain atau kedua sisi persamaan pendapatan. Suatu pajak dapat menyebabkan pendapatan bersih turun atau dapat menyebabkan harga barang dan jasa meningkat sehingga pendapatan hanya bisa membeli lebih sedikit (kerugian dalam sisi pengguanaan). Pengenaan pajak atau perubahan pajak dapat merubah perilaku. Perubahan perilaku bisa mempengaruhi penawaran dan permintaan dipasar dan menyebabkan harga berubah. Ketika harga berubah dalam pasar input atau output beberapa rumah tangga dibuat agar lebih beruntung dan   beberapa merugi. Perubahan akhir ini menentukan beban akhir pajak itu.

        Pergeseran pajak terjadi ketika rumah tangga bisa mengubah perilaku mereka dan melakukan sesuatu untuk menghindari membayar pajak. Insiden pajak gaji kita mengambil pajak yang dikenakan pada perusahaan dan melihat reaksi yang cenderung terjadi. Ketika pajak ini pertama kali dikerjakan, perusahaan merasakan bahwa harga tenaga kerja meningkat. Perusahaan dapat bereaksi dalam 2 cara: a) perusahaan dapat mensubstitusi tenaga kerja yang sekarang lebih mahal daripada moda, b) biaya yang lebih tinggi dan laba  yang lebih rendah dapat menyebabkan pengurangan produksi. Kedua reaksi ini menandakan permintaan tenaga kerja yang lebih rendah. Permintaan tenaga kerja yang lebih rendah mengurangi upah, sehingga sebagian pajak diteruskan pada pekerja sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih sedikit. Besarnya pergeseran pajak pada pekerja tergantung pada bagaimana pekerja dapat bereaksi pada upah yang lebih rendah.

          Beban akhir pajak korporasi cenderung bergantung pada beberapa faktor. Salah satu studi yang diterima secara umum memperlihatkan bahwa pemilik korporasi perusahaan persorangan, dan firma, semua menanggung beban pajak korporasi kira-kira dalam proporsi terhadap laba, meskipun secara langsung pajak dikenakan hanya pada korprasi efek upah itu kecil dan efek cukai kira-kira bersifat netral. Akan tetapi masih banyak perbedaan tentang siapa yang disakiti oleh pajak korporasi. Beban pajak korporesi itu progresif karena laba dan pendapataan modal meliputi bagian yang jauh lebih besar dari pendapatan rumah tangga berpendapatan tinggi.

       Pada serangkaian asumsi yang logis tentang pergeseran pajak yang logis pajak negara bagian dan lokal terlihat seperti kelompok yang agak regresif paak federal yang didominasi oleh pajak pendaptan individual makin terpengaruh pajak gaji regresif bersifat agak progresif. Beban berlebih dan prinsip netralitas. Ketika pajak menganggu keputusan ekonomi, pajak mengenakan beban yang secara agregat melebihi penerimaan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Jumlah kelebihan beban pajak penerimaan yang dikumpulkan oleh pemerintah disebut dengan beban berlebih. Ukuran beba berlebih tergantung pada tingkat perubahan keputusan ekonomi karena pajak.

    Prinsi netralitas, jika hal tetap sama pajak yang netral dengan memperhatikan keputusan ekonomi (pajak yang tidak mendistorsi keputusan ekonomi) umumnya lebih disukai daripada pajak yang mendistorsi keputusan ekonomi. Pajak yang tidak netral menimpakan akses beban. Pajak yang paling efisien adalah pajak yang meiliki dasar yang luass yangtidak mengganggu keputusan ekonomi. Pajak yang kadangkala menganggu diingiinkan ketika lain telah ada dalam perekonomian. Hal ini disebut dengan prinsip kedua teraik.

     Fakta bahwa pajak menganggu suatu keputusan perekonomian tidak selalu menyiratkan bahwa pajak itu menimpakan beban berlebih jika ada distorsi yang sudah muncul sebelumnya, pajak emacam itu dapat memperbaiki efisiensi. Mengukur beban berlebih yang ditimpakan oleh pajak sama dengan surplus konsumen sebelum pajak dikurangi surplus konumen setelah pajak dikurangi pajak total yang dikumpulkan oleh pemerintah. Makin elasis kurva permintaan, makin besar gangguan yang disebabkan oleh  tiap tingkat pajak tertentu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s